Hak-hak istimewa VOC

Keberhasilan rombongan van Neck, mendorong orang-orang belanda yang lain datang ke indonesia. Dalam perkembangannya, terjadi persaingan diantara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Selain itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan portugis, spanyol dan inggris. Olden Barneveld kemudian menyarankan membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur (Indonesia). Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perserikatan dagan Hindia Timur.

VOC didirikan pada 20 maret 1602. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Banten tahun 1602, dikepalai Francois Wittert. Gubernur Jendral VOC petama adalah Pieter Both. Pada awalnya markas besar VOC berada di Ambon, Maluku, tetapi pada masa Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen, markasnya pindah ke Jayakarta. Pemerintah belanda memberi VOC hak monopoli untuk kelancaran usaha dagangnya. VOC mempunyai beberapa hak istimewa yang tertuang dalam octrooi. Hak-hak istimewa VOC adalah :

1. Hak monopoli perdangan
2. Hak untuk memiliki tentara
3. Hak untuk melakukan ekspansi ke Asia, Afrika, dan Australia
4. Hak untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian denga Raja-raja yang dikuasainya
5. Hak untuk mencetak Uang.

VOC dapat berkembang pesat bukan saja sebagai kongsi dagang, melainkan juga sebagai pemerintahaan semi resmi. Peraturan-peraturan yang di terapkan VOC dalam monopoli perdagangan antara lain seperti di bawah ini:

1. Verplichte Leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga ditetapkan VOC. Peraturan ini menyebutkan bahwa petani dilarang menjual hasil buminya selain kepada VOC.
2. Contingentin, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi
3. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
4. Ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.
5. Pelayaran Hongi, yaitu palayaran dengan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdangan VOC dan menindak pelanggarannya.

Pemerintah VOC di indonesia menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Pemerintahan dijalankan dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang sudah ada. Salah satu ciri feodalisme adalah adanya ketaatan mutlak dari lapisan bawah kepada atasannya. Pada lapisan feodal, raja menempati posisi paling tinggi.